Latar Belakang dan Peran BEM Soloraya
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Soloraya telah lama menjadi wadah penting bagi mahasiswa dalam menyuarakan aspirasi, kepentingan, serta berperan aktif dalam isu-isu sosial dan politik. Sejak beberapa tahun terakhir, BEM Soloraya sering kali menjadi penggerak utama dalam menyoroti berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat, termasuk soal lapangan kerja.
Senin (20/10/2025), BEM Soloraya menggelar aksi unjuk rasa untuk memperingati satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Aksi ini dilakukan di kawasan Tugu Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Dalam aksinya, BEM Soloraya menuntut penyelesaian janji-janji kampanye yang belum terealisasi, salah satunya adalah target penciptaan 19 juta lapangan kerja.
Janji 19 Juta Lapangan Kerja: Harapan dan Realita
Salah satu janji besar yang disampaikan oleh Wakil Presiden Gibran selama masa kampanye adalah pembukaan 19 juta lapangan kerja. Janji ini diharapkan dapat menjadi solusi atas masalah pengangguran yang marak di Indonesia, khususnya di kalangan pemuda. Namun, setelah satu tahun pemerintahan, banyak pihak masih meragukan apakah janji tersebut benar-benar akan tercapai.
Koordinator BEM se-Soloraya, Ridwan Nur Hidayat, menjelaskan bahwa para mahasiswa ingin mengajak debat langsung dengan Wakil Presiden Gibran mengenai realisasi janji tersebut. “Kami dari aliansi BEM Solo Raya dengan teman-teman Semarang dari Banyumas itu mau ke Solo. Kami saat ini baru membahas untuk membuat diskusi dan akan menanyakan janji Gibran soal 19 juta lapangan kerja yang sampai saat ini belum benar-benar terealisasi dengan baik,” ujarnya.
Meski program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah dijalankan, masih banyak persoalan di lapangan. Kasus keracunan karena menyantap menu MBG yang terjadi di beberapa daerah menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut. “Kami tidak menyalahkan program MBG-nya, tapi perlu ada pengawalan dan pengetatan agar program ini benar-benar sesuai fungsinya dan tidak menimbulkan masalah baru,” katanya.
Tanggapan Pemerintah dan Kementerian Ketenagakerjaan
Menurut Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, pemerintah terus berupaya menunaikan janji tersebut. Namun ia optimis target 19 juta penciptaan lapangan kerja itu bisa dicapai dalam waktu 5 tahun. “Ini kan proses yang saya pahami, kita masih dalam tahun ini, kan ada berapa. Jadi kalau 19 juta itu dibagi 5 tahun nanti kita lihat dan saya optimis Insyaallah. Ini kan baru satu tahun, dan terlihat ada sebuah tren berbagai inisiatif yang luar biasa dan saya yakin itu akan menciptakan lapangan kerja,” ujarnya saat ditemui di kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Senin (20/10/2025).
Saat ditanya soal jumlah lapangan kerja yang sudah dibuka, Yassierli menyebut pihaknya menunggu hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik (BPS). Ia enggan memberi angka rinci dan menyebut enggan menduga-duga.
“Kita tunggu hasil survei,” singkat Yassierli.
Program Pemerintah untuk Menciptakan Lapangan Kerja
Selain program MBG, pemerintah juga memiliki sederet program unggulan lainnya yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja. Beberapa di antaranya adalah:
- Koperasi Desa Merah Putih: Program ini bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat pedesaan melalui koperasi.
- Desa Nelayan: Memfokuskan pada pengembangan sektor perikanan dan perairan.
- Hilirisasi: Upaya untuk mengolah sumber daya alam secara lebih dalam agar memberikan nilai tambah.
Program-program ini diharapkan mampu menumbuhkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal. Namun, untuk angka pengangguran sendiri, Yassierli tetap meminta untuk menunggu hasil Sakernas.
“Makanya Pak Presiden kan sering mengingatkan. Makan bergizi gratis itu salah satu tujuannya adalah penciptaan lapangan kerja, koperasi penciptaan lapangan kerja, desa nelayan penciptaan lapangan kerja. Kemudian hilirisasi penciptaan lapangan kerja,” tutupnya.
Tantangan dan Kritik terhadap Realisasi Janji
Meskipun pemerintah optimis, banyak pihak masih meragukan efektivitas program-program tersebut. Kritik terhadap pengelolaan program seperti MBG juga terus muncul, terutama terkait pengawasan dan distribusi yang tidak merata. Selain itu, banyak mahasiswa dan aktivis mengkritik tindakan represif aparat terhadap aksi massa yang sering terjadi.
“Negara ini harusnya menjamin demokrasi yang sehat. Namun pada 29 Agustus lalu, tercatat ribuan mahasiswa dan masyarakat ditangkap saat menyuarakan pendapat. Ini bukti bahwa ruang demokrasi kita masih sempit,” ujar Ridwan.
Rekomendasi dan Tindak Lanjut
Dari berbagai aspek yang telah dijelaskan, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas program pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja:
- Peningkatan Pengawasan: Program seperti MBG perlu didampingi oleh pengawasan yang ketat untuk memastikan distribusi yang merata dan aman.
- Evaluasi Berkala: Evaluasi berkala terhadap semua program pemerintah, termasuk MBG, koperasi desa, dan hilirisasi, diperlukan untuk mengetahui progres dan hambatan.
- Partisipasi Aktif Masyarakat: Libatkan masyarakat, khususnya kalangan muda, dalam proses perencanaan dan evaluasi program agar lebih relevan dan efektif.
- Transparansi Data: Pemerintah perlu lebih transparan dalam menyampaikan data terkait penciptaan lapangan kerja, termasuk hasil survei Sakernas.
Aksi unjuk rasa yang digelar oleh BEM Soloraya merupakan bentuk kepedulian terhadap nasib bangsa, terutama dalam hal ekonomi dan kesempatan kerja. Dengan adanya partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat, diharapkan pemerintah dapat lebih responsif dan proaktif dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi.
Seiring dengan perkembangan zaman, penting bagi pemerintah untuk terus memperkuat komunikasi dengan rakyat, terutama generasi muda, agar janji-janji politik dapat diwujudkan secara nyata dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia.
