Setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah berlalu sejak dilantik pada 20 Oktober 2024. Dalam kurun waktu tersebut, terjadi sejumlah peristiwa penting yang memengaruhi dinamika pemerintahan, baik dalam bentuk reshuffle kabinet maupun peluncuran program baru. Berikut delapan peristiwa utama yang mencerminkan perjalanan pemerintahan ini.
1. Empat Kali Reshuffle Kabinet dalam Satu Tahun
Presiden Prabowo Subianto telah melakukan empat kali reshuffle kabinet selama setahun pertama masa jabatannya. Perombakan tersebut terjadi pada Februari 2025, September 2025 (dua kali), dan Oktober 2025. Perubahan ini dilakukan sebagai respons terhadap berbagai faktor, termasuk kinerja menteri yang tidak memenuhi ekspektasi, komentar tidak pantas, serta tuntutan rakyat untuk perbaikan ekonomi.
Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, perubahan susunan kabinet dilakukan atas dasar evaluasi dan masukan terus-menerus. Salah satu alasan utama adalah kebutuhan untuk menempatkan figur yang lebih kompeten dan berkompetensi di bidangnya. Contohnya, pergantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani ke Purbaya Yudhi Sadewa dilakukan karena penilaian bahwa kapabilitas dan kinerja yang lebih baik diperlukan.
2. Penambahan Kementerian dan Lembaga Baru
Selain reshuffle, pemerintahan Prabowo-Gibran juga melakukan pengembangan struktur pemerintahan dengan menambahkan kementerian dan lembaga baru. Antara lain, Kementerian Haji dan Umroh serta Komite Percepatan Pembangunan Papua dibentuk untuk memperkuat fokus pemerintah pada sektor-sektor strategis.
Pembentukan lembaga baru ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan koordinasi dalam menjalankan program pembangunan, terutama di daerah-daerah yang membutuhkan perhatian khusus seperti Papua.
3. Demonstrasi Massal pada Agustus-September 2025
Peristiwa penting lainnya adalah demonstrasi massal yang terjadi pada 28 Agustus hingga 1 September 2025. Aksi ini dipicu oleh ketidakpuasan rakyat terhadap kinerja pemerintah, termasuk isu ekonomi, korupsi, dan kurangnya transparansi. Demonstrasi ini berujung pada kerusuhan dan penjarahan di beberapa daerah.
Peristiwa ini menjadi momentum penting bagi Presiden untuk melakukan “bersih-bersih” kabinet, mengganti menteri-menteri yang dianggap tidak kompeten atau tidak pro rakyat. Beberapa menteri yang dianggap bawaan rezim sebelumnya juga diganti, termasuk mereka yang dianggap “terpaksa” diangkat karena balas jasa politik.
4. Masuknya Teknokrat dan Profesional dalam Kabinet
Meskipun awalnya kabinet diisi oleh tokoh-tokoh politik, presiden secara bertahap mulai mengakomodir teknokrat dan profesional. Contohnya, Purbaya Yudhi Sadewa, Erick Thohir, dan Benjamin Paulus Octavianus ditempatkan di posisi-posisi strategis.
Ini menunjukkan upaya Presiden untuk memastikan kualitas pemerintahan yang lebih baik, meskipun tetap harus mempertimbangkan keseimbangan politik dengan partai-partai koalisi. Namun, banyak pihak mengkritik bahwa pengangkatan teknokrat terlalu lambat dan tidak cukup untuk mengubah kinerja pemerintah secara signifikan.
5. Program Prioritas Pemerintahan
Dalam setahun pemerintahan, beberapa program prioritas telah diumumkan. Di antaranya adalah target pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen, hilirisasi industri melalui Danantara dan MBG (Makan Bergizi Gratis), serta peningkatan prestasi olahraga nasional.
Program-program ini diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi rakyat, terutama dalam hal pangan, pendidikan, dan kesehatan. Namun, capaian progresnya masih dinantikan oleh publik, terutama karena ada banyak kritik terhadap kinerja menteri yang memimpin sektor-sektor tersebut.
6. Survei Kepuasan Publik terhadap Pemerintahan
Beberapa lembaga survei memberikan gambaran tentang tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurut Poltracking Indonesia, sebanyak 78,1% responden merasa puas dengan kinerja pemerintahan, sedangkan 19,3% tidak puas. Sementara itu, IndoStrategi memberikan skor rata-rata 3,07 untuk kinerja kabinet, yang termasuk dalam kategori sedang.
Survei lain seperti Index Politica menunjukkan bahwa 83,5% responden puas dengan kinerja Presiden Prabowo. Tetapi masih ada survei dan kritik yang justru bertolak belakang dengan data ini.
7. Kritik Terhadap Kinerja Menteri
Tidak semua menteri mendapat apresiasi. Survei Center of Economic and Law Studies (Celios) menyoroti sepuluh pejabat dengan kinerja terburuk yang direkomendasikan untuk direshuffle. Nama-nama seperti Bahlil Lahadalia (Menteri ESDM), Dadan Hindayana (Kepala BGN), Natalius Pigai (Menteri HAM), dan Fadli Zon (Menteri Budaya) masuk dalam daftar tersebut.
Menurut survei Poltracking Indonesia, sebanyak 37,9% responden menilai Presiden perlu melakukan reshuffle lagi. Alasan utamanya adalah kinerja menteri yang kurang memuaskan, penyalahgunaan jabatan, serta ketidakcocokan dengan kementerian yang dipimpin.
8. Tantangan dan Harapan Masa Depan
Meskipun ada progres dalam beberapa sektor, pemerintahan Prabowo-Gibran masih menghadapi tantangan besar, termasuk stabilitas ekonomi, pengangguran, dan penegakan hukum. Untuk itu, banyak pihak menyarankan agar reshuffle kabinet dilakukan secara terukur dan berdasarkan evaluasi kinerja yang objektif, bukan hanya karena tekanan politik.
Presiden juga diharapkan dapat lebih fokus pada kepentingan rakyat daripada konsolidasi elite. Dengan begitu, pemerintahan bisa lebih efektif dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sumber Data:
– Poltracking Indonesia (survei 3-10 Oktober 2025)
– IndoStrategi (survei September-Oktober 2025)
– Index Politica (survei 1-10 Oktober 2025)
– ISC Indo Survey & Consulting (survei terkait kinerja menteri)
– Laporan resmi Kementerian Sekretariat Negara
Artikel ini ditulis berdasarkan data dan informasi yang tersedia hingga 20 Oktober 2025.
