Pada tahun 2026, pemerintah Indonesia menargetkan peningkatan signifikan dalam penerimaan pajak. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa potensi penerimaan pajak di bawah kendali pemerintah sangat besar, terutama jika kebijakan yang diterapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta memperkuat sektor swasta. Dalam beberapa kesempatan, ia menegaskan bahwa tidak ada rencana kenaikan pajak baru, tetapi fokus pada optimalisasi sumber pendapatan negara yang sudah ada.
Target Penerimaan Pajak 2026
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, pemerintah menetapkan target penerimaan pajak sebesar Rp 2.357,7 triliun, naik 13,5 persen dibandingkan target tahun sebelumnya. Angka ini menjadi indikator penting dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional. Selain itu, total pendapatan negara diproyeksikan mencapai Rp 3.147,7 triliun, dengan pertumbuhan sebesar 9,8 persen dari tahun sebelumnya.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa peningkatan penerimaan pajak akan didorong oleh berbagai strategi, termasuk perbaikan sistem administrasi perpajakan dan pengawasan lebih ketat terhadap transaksi ekonomi. Ia juga menyoroti pentingnya peran sektor swasta dalam meningkatkan rasio pajak (tax ratio), yang dinilai lebih efektif dibandingkan pertumbuhan ekonomi yang digerakkan oleh pemerintah.
Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak
Beberapa strategi telah dirancang untuk meningkatkan penerimaan pajak tanpa memberatkan wajib pajak:
- Perbaikan Kepatuhan Wajib Pajak: Ditjen Pajak akan terus meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi dan penguatan sistem administrasi.
- Insentif Perpajakan: Pemberian insentif seperti pembebasan pajak bagi UMKM dengan omzet hingga Rp500 juta, serta tarif pajak final yang lebih ringan bagi pelaku usaha kecil.
- Peningkatan Sistem Coretax DJP: Sistem inti administrasi perpajakan (Coretax DJP) diperkuat untuk mengintegrasikan data dan memastikan transaksi digital mendapat perlakuan sama dengan transaksi konvensional.
- Pengawasan Bersama: Kolaborasi antara Direktorat Jenderal Pajak dengan lembaga lain untuk memeriksa dan mengawasi kepatuhan wajib pajak secara lebih efektif.
Tidak Ada Pajak Baru, Tetapi Reformasi Perpajakan
Salah satu hal yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya adalah bahwa tidak ada rencana kenaikan pajak baru atau penerapan pajak baru. Hal ini sejalan dengan kebijakan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya yang menegaskan bahwa tidak akan ada kenaikan maupun pungutan pajak baru meski target pendapatan negara meningkat.
Namun, reformasi perpajakan tetap diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan. Contohnya, tarif PPN yang sebelumnya diusulkan naik dari 11% menjadi 12% hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah, bukan secara umum. Ini menunjukkan bahwa pemerintah ingin tetap menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan.
Insentif Pajak untuk Kelompok Rentan
Pemerintah juga memberikan insentif pajak kepada kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah. Beberapa contohnya meliputi:
- Pembebasan PPh untuk UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta/tahun.
- Tarif PPh Final 0,5% untuk UMKM dengan omzet antara Rp500 juta hingga Rp4,8 miliar.
- Pembebasan PPh bagi masyarakat berpenghasilan di bawah Rp60 juta per tahun.
- Insentif untuk sektor prioritas seperti pendidikan dan kesehatan.
Selain itu, pemerintah juga memberikan stimulus ekonomi berupa pembebasan pajak untuk produk kebutuhan pokok, diskon iuran BPJS, dan pengurangan biaya transportasi dan listrik.
Proyeksi Ekonomi 2026
Proyeksi ekonomi 2026 menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia akan tumbuh sebesar 5,3% hingga 5,7%, dengan pertumbuhan yang didorong oleh sektor swasta. Menteri Keuangan Purbaya menilai bahwa pergeseran sumber pertumbuhan ekonomi dari pemerintah ke sektor swasta dapat meningkatkan rasio pajak hingga 0,5%.
Ia menegaskan bahwa aktivitas ekonomi yang digerakkan oleh sektor swasta cenderung lebih efisien dan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan proyek pemerintah yang sering kali terkena insentif dan diskon harga. Dengan demikian, pemerintah berpotensi memperoleh tambahan penerimaan pajak sekitar Rp110 triliun pada 2026 hanya dengan mendorong kembali aktivitas ekonomi swasta.
Pengaruh Sektor Swasta terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Sejumlah analisis menunjukkan bahwa sektor swasta memiliki peran kunci dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya investasi yang lebih besar dan kegiatan bisnis yang lebih dinamis, sektor swasta mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan membantu pemerintah dalam mencapai target penerimaan pajak.
Menkeu Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tidak perlu mengeluarkan kebijakan baru yang signifikan untuk mencapai target tersebut. Cukup dengan mendorong kembali sektor swasta dan memperkuat sistem perpajakan, target penerimaan pajak 2026 dapat tercapai.
Kritik dan Alternatif Pemajakan
Meskipun pemerintah optimistis dengan target penerimaan pajak 2026, ada sejumlah kritik dan alternatif pemajakan yang diajukan oleh berbagai lembaga dan pakar. Salah satunya adalah Lembaga CELIOS yang mengusulkan beberapa jenis pajak baru, seperti:
- Pajak kekayaan
- Pajak karbon
- Pajak produksi batu bara
- Pajak windfall
- Pajak penghilangan keanekaragaman hayati
- Pajak digital
- Pajak kepemilikan rumah
- Pajak capital gains
- Cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK)
Alternatif pajak ini bisa menjadi sumber pendapatan negara yang lebih besar, asalkan sistem perpajakan dapat dipercaya dan tidak memberatkan masyarakat. Namun, pemerintah harus melakukan kajian mendalam sebelum mempertimbangkan penerapan pajak baru.
Target penerimaan pajak 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun merupakan langkah penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Dengan strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak, penguatan sistem administrasi perpajakan, dan pengurangan beban pajak bagi masyarakat rentan, pemerintah berupaya mencapai target tersebut tanpa menambah beban masyarakat.
Tidak ada pajak baru yang direncanakan, tetapi reformasi perpajakan tetap diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan. Dengan pergeseran sumber pertumbuhan ekonomi dari pemerintah ke sektor swasta, pemerintah berharap dapat mencapai peningkatan penerimaan pajak yang signifikan.
