Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, telah menetapkan target ambisius untuk memastikan seluruh desa di Tanah Air teraliri listrik pada tahun 2030. Ini merupakan bagian dari agenda besar pemerintahan yang berfokus pada kemandirian energi nasional dan pemerataan akses layanan dasar kepada masyarakat.
Perkembangan Elektrifikasi Desa
Saat ini, masih ada sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun di Indonesia yang belum teraliri listrik. Angka ini diperoleh dari data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, yang mencatat total 84.276 wilayah administrasi setingkat desa, termasuk 75.753 desa dan 8.486 kelurahan. Dari jumlah tersebut, sekitar 6,76 persen atau sekitar 5.700 desa dan kelurahan belum memiliki akses listrik.
Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, pemerintah akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur listrik di daerah-daerah yang sulit dijangkau, seperti Kalimantan Timur yang dikenal sebagai “lumbung energi nasional” tetapi masih memiliki wilayah tertentu yang belum teraliri listrik. “Persoalannya karena wilayahnya sulit dijangkau, sehingga perlu ada sumber energi lokal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujar Andi Jumardi, peneliti energi dari Sekolah Tinggi Teknologi Minyak dan Gas Bumi (STT Migas) Balikpapan.
Dalam rapat terbatas (ratas) yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menegaskan komitmennya untuk percepatan program listrik desa. Menurut Bahlil Lahadalia, target utama adalah menyelesaikan elektrifikasi 5.700 desa dan 4.400 dusun hingga tahun 2029–2030. “Anggarannya lagi dihitung, tapi mulai 2025 di perubahan anggaran dan 2026 sudah dimasukkan anggarannya,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah juga akan mengatur subsidi energi dengan mekanisme berbasis komunitas. “Kita nanti berbasis komunitas, tapi diesel-nya sampai dengan diesel-7 atau diesel-8. Jadi nanti kita akan kontrol dari kuotanya. Dan nanti datanya, data tunggal dari BPS. Nanti teknisnya akan kita rapatkan setelah pengesahan APBN,” tambah Bahlil.
Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan program listrik desa adalah biaya dan kompleksitas infrastruktur. Di beberapa daerah, seperti Desa Bandar Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, pembangunan jaringan listrik memerlukan pemasangan tiang sepanjang delapan kilometer sirkuit hanya untuk melayani 65 rumah. “Secara ekonomis, rute PLN memang cukup berat,” ujar Bahlil.
Namun, pemerintah tetap berkomitmen untuk menjangkau seluruh wilayah, meskipun dengan biaya tinggi. “Ini membutuhkan kehadiran negara. Bapak Presiden memerintahkan, langsung menganggarkan,” tegas Bahlil.
Keterlibatan PLN dan Swasta
Untuk mendukung target ini, PLN dituntut untuk berinvestasi lebih besar dalam pembangunan infrastruktur listrik. Ekonom Universitas Mulawarman, Purwadi Purwoharsojo, menilai bahwa PLN harus berani bergerak tanpa menunggu swasta masuk terlebih dahulu. “PLN harus berani berinvestasi karena mereka punya tanggung jawab sebagai public service. Jangan menunggu swasta masuk dulu baru bergerak,” katanya.
Di sisi lain, kerja sama antara pemerintah, PLN, dan sektor swasta menjadi kunci keberhasilan program ini. Pemerintah akan terus memastikan bahwa semua pihak bekerja sama untuk mencapai target 2030.
Daftar Wilayah yang Masih Belum Terlistriki
Berdasarkan data PLN, wilayah-wilayah yang masih memiliki desa belum teraliri listrik antara lain:
- Nusa Tenggara Timur (NTT): 153 desa
- Jawa Timur: 128 desa
- Jawa Barat: 104 desa
- Jawa Tengah: 96 desa
- Sumatera Utara: 78 desa
- Papua Barat Daya dan Sulawesi Tengah: masing-masing 62 desa
Program listrik desa tahun 2025 akan menjangkau 1.285 lokasi dengan total 77.616 pelanggan. Infrastruktur yang dibangun meliputi JTM sepanjang 4.770 km, JTR sepanjang 3.265 km, serta gardu distribusi dengan kapasitas total 94.040 kVA.
Pakar Kebijakan Publik Universitas Mulawarman, Saipul, menilai bahwa target elektrifikasi desa bukan hanya soal pembangunan infrastruktur, tetapi juga wujud keseriusan pemerintah dalam mencapai ketahanan energi. “Kalau kita bicara swasembada energi, itu sejajar dengan istilah ketahanan energi. Pemerintah sekarang sudah menjadikannya prioritas nasional, tinggal bagaimana kita mengukur dan mewujudkannya di lapangan,” katanya.
Indonesia perlu mengacu pada empat indikator utama ketahanan energi yaitu availability (ketersediaan), accessibility (aksesibilitas), affordability (keterjangkauan), dan acceptability (penerimaan). Dengan mengimplementasikan keempat indikator ini, pemerintah dapat memastikan bahwa program listrik desa tidak hanya berupa pembangunan fisik, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
